Banda Aceh — Pemerintah Aceh secara resmi telah menyurati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah lembaga kemanusiaan internasional untuk meminta bantuan darurat menyusul bencana banjir dan longsor besar yang melanda wilayah tersebut sejak hampir tiga pekan terakhir. Langkah ini diambil karena dampak bencana dinilai sangat luas, sementara distribusi bantuan di lapangan masih bersifat sporadis dan belum menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Bencana hidrometeorologi ekstrem ini dipicu oleh Cyclone Senyar, yang menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi panjang. Akibatnya, puluhan kabupaten dan kota di Aceh mengalami banjir besar, tanah longsor, serta kerusakan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan fasilitas kesehatan. Hingga kini, ratusan ribu warga dilaporkan masih terisolasi, terutama di daerah pedalaman dan pegunungan.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyebut bencana ini sebagai “Tsunami Kedua”, merujuk pada skala kehancuran dan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan. Ia menegaskan bahwa secara material, kerusakan yang terjadi disebut melampaui dampak Tsunami Aceh 2004, terutama dari sisi luas wilayah terdampak dan jumlah penduduk yang kehilangan tempat tinggal serta mata pencaharian.
“Jika kondisi isolasi, kehilangan rumah, serta ketiadaan makanan dan layanan medis terus dibiarkan, maka bencana alam ini berpotensi berubah menjadi bencana kemanusiaan,” tegas Gubernur Aceh dalam pernyataan resminya.
Berkaca pada pengalaman Tsunami 2004, Pemerintah Aceh menilai dukungan global terbukti sangat krusial dalam mempercepat proses penyelamatan, pemulihan, dan rekonstruksi. Oleh karena itu, Aceh membuka pintu selebar-lebarnya bagi bantuan internasional, baik berupa logistik, tenaga medis, peralatan evakuasi, maupun dukungan teknis lainnya.
Sementara itu, BNPB bersama BPBD Aceh terus mengoordinasikan upaya tanggap darurat, termasuk evakuasi warga, pendirian pos pengungsian, serta distribusi bantuan. Namun, tantangan medan yang sulit, cuaca yang masih berpotensi ekstrem berdasarkan peringatan BMKG, serta keterbatasan akses transportasi menjadi hambatan utama di lapangan.
Organisasi kemanusiaan nasional dan komunitas relawan juga telah bergerak, termasuk dukungan komunikasi darurat oleh komunitas radio amatir (ORARI) untuk menjangkau wilayah tanpa sinyal telekomunikasi. Meski demikian, kebutuhan mendesak seperti pangan, air bersih, obat-obatan, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan masih jauh dari kata terpenuhi.
Pemerintah pusat diharapkan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan mempercepat mekanisme bantuan internasional sesuai regulasi. Di sisi lain, masyarakat luas juga diajak untuk menunjukkan solidaritas bagi warga Aceh yang kembali diuji oleh bencana besar, dua dekade setelah tragedi kemanusiaan 2004.
